Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia telah berlaku penuh pada 2026. Setiap organisasi yang memproses data pribadi wajib mematuhi aturan ini atau menghadapi sanksi berat.
Apa itu UU PDP?
UU PDP adalah regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia yang disahkan pada 2022 dan memiliki masa transisi hingga 2026. Aturan ini mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi warga negara Indonesia.
Sanksi Pelanggaran
- Denda administratif — hingga 2% dari pendapatan tahunan
- Pidana — hingga 6 tahun penjara untuk pelanggaran berat
- Ganti rugi — korban berhak menuntut ganti rugi materiil
7 Prinsip UU PDP
- Persetujuan — Data hanya boleh diproses dengan izin eksplisit
- Tujuan — Penggunaan data harus sesuai tujuan yang diinformasikan
- Minimalisasi — Kumpulkan data seminimal mungkin
- Akurasi — Data harus akurat dan diperbarui
- Penyimpanan — Simpan data tidak lebih dari yang diperlukan
- Keamanan — Lindungi data dengan sistem keamanan yang memadai
- Akuntabilitas — Bertanggung jawab atas data yang dikelola
Checklist Compliance untuk Developer
# Contoh: Enkripsi data sensitif di database
from cryptography.fernet import Fernet
import os
# Generate key
key = Fernet.generate_key()
cipher = Fernet(key)
# Enkripsi sebelum simpan
def encrypt_nik(nik: str) -> bytes:
return cipher.encrypt(nik.encode())
# Dekripsi saat ditampilkan
def decrypt_nik(encrypted: bytes) -> str:
return cipher.decrypt(encrypted).decode()Hak Subjek Data
Setiap pemilik data berhak:
- Mengetahui data apa yang dikumpulkan
- Meminta akses ke data pribadi mereka
- Memperbaiki data yang salah
- Menghapus data (right to be forgotten)
- Memindahkan data ke platform lain (data portability)
- Menolak penggunaan data untuk marketing
Langkah-langkah Compliance
- Lakukan data mapping — identifikasi semua data pribadi yang diproses
- Tunjuk Data Protection Officer (DPO)
- Buat kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami
- Implementasikan Privacy by Design di setiap sistem baru
- Siapkan prosedur respons pelanggaran data (72 jam)
- Daftarkan pemrosesan data ke lembaga pengawas
